JAKARTA, - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan bahwa persoalan minyak goreng tidak hanya dibaca terkait masalah teknis. Pasalnya, kasus minyak goreng terjadi berbulan-bulan lamanya.
"Peristiwa berbulan-bulan kita harus baca begini, kalau kita cuma baca sepotong ada pelanggaran, ada penyelundupan, it's okay, (tapi) kita harus lihat berbulan-bulan negara lumpuh tak mampu atasi itu. Ini bukan suatu persoalan yang menurut saya by teknis apa segala macam. Katakan begini, it's okay, 'kalau gue mau kontribusi kasih gue keleluasaan dong, kasih gue keleluasaan, harga internasional tinggi ini'," kata Masinton di lansir detikcom, Rabu (4/5/2022).
Masinton menyadari bahwa kasus minyak goreng yang tengah ditangani Kejagung tidak bisa diintervensi dengan pendapat politik. Namun, ia kembali menegaskan bahwa persoalan minyak goreng bukanlah masalah biasa.
"Ini harus kita baca utuh dengan peristiwa berbulan-bulan tadi. Nggak mungkin kebetulan, dan negara nggak bisa ngapa-ngapain, kalau cuma mafia tok selesai itu sebentaranlah. Nah sekarang 'kalau gue mau kontribusi harga internasional tinggi, kasih gue keleluasaan dong. DMO 20%', nggak ada tuh di atas kertas semua, dia kirim barang terus. Iya dong?" ujarnya.
Ia lantas membeberkan alasannya pernah menyebut korupsi minyak goreng untuk mendanai wacana penundaan pemilu. Ia menyebut banyak petani sawit binaan yang dimobilisasi untuk mendukung wacana 3 periode.
"Korelasi berikutnya ada petani petani plasma, petani sawit binaan dari beberapa korporasi besar tadi yang sebagai intinya dimobilisasi untuk dukungan 3 periode, dan itu kan butuh biaya, iya kan? Terus deklarasi dimana-mana, itu semua butuh biaya," bebernya.
"Kita harus baca ke sana, kalau ini terungkap, ini adalah kejahatan yang extraordinary, maka mengungkapnya harus dengan kekuatan yang extraordinary, nggak bisa dibaca linear atau parsial tadi," pungkas dia.
